markettrack.id – Menjelang berlakunya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akhir tahun ini, banyak perusahaan global masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi standar ketertelusuran dan segregasi.
Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun komitmen bebas deforestasi semakin meluas, hanya sebagian kecil pemasok hulu (30%) dan pelaku hilir (12%) yang telah menerapkan sistem pelacakan risiko deforestasi. Kondisi ini dapat menghambat perdagangan dengan pasar Uni Eropa.
Ancaman utama kepatuhan EUDR adalah tercampurnya komoditas patuh dan tidak patuh. Regulasi ini secara tegas mewajibkan pemisahan komoditas dari lahan yang sesuai dan tidak sesuai standar EUDR, mulai dari tahap panen hingga ekspor.
Kegagalan dalam menjaga segregasi fisik ini berpotensi menyebabkan penolakan pengiriman di pintu masuk Uni Eropa.
Koltiva, perusahaan AgriTech Swiss-Indonesia yang berfokus pada ketertelusuran rantai pasok, menyoroti bahwa segregasi—pemisahan fisik dan prosedural antara komoditas yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria EUDR—sering kali diabaikan sebagai tantangan krusial. Perusahaan agribisnis yang tidak segera bertindak berisiko kehilangan akses ke pasar penting ini.
Komoditas yang dinyatakan patuh EUDR harus memenuhi kriteria ketat, termasuk bukti kepemilikan lahan, status bebas deforestasi, dan koordinat lahan yang akurat.
Komoditas dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020, atau yang tidak memiliki ketertelusuran yang dapat diverifikasi, akan dianggap tidak patuh dan harus dipisahkan secara menyeluruh. Jika terjadi pencampuran, seluruh pengiriman dapat ditolak oleh Uni Eropa.
Kompleksitas tantangan ini diperparah oleh panjangnya rantai pasok global, di mana banyak perantara dan dokumentasi yang minim menyulitkan pelacakan komoditas hingga ke sumbernya. Segregasi menjadi bukan hanya kewajiban, tetapi juga strategi mitigasi risiko esensial.
Koltiva mendukung tim lapangan dengan aplikasi KoltiTrace untuk memastikan transparansi. Pendekatan metodologinya mencakup tiga tingkat analisis ketertelusuran: berbasis spasial, berbasis risiko (spasial dan survei), dan kepatuhan penuh (verifikasi lapangan menyeluruh). Ini membantu perusahaan menjaga keamanan rantai pasok dan mencegah komoditas tidak patuh masuk ke pasar.
Andre Mawardhi, Senior Manager Agriculture and Environment di Koltiva, menyoroti tantangan unik dalam rantai pasok petani kecil. “Mewujudkan segregasi fisik penuh saat memasok dari petani kecil adalah tantangan besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Rantai pasok ini sangat kompleks, dengan banyak titik risiko pencampuran, dan sering kali masih ada lahan yang belum dipetakan sepenuhnya. Beberapa perusahaan mungkin memilih menghentikan pasokan dari petani kecil demi menyederhanakan kepatuhan, namun pendekatan ini justru berisiko meminggirkan petani yang sangat penting bagi produksi komoditas berkelanjutan. Perusahaan harus cermat menyeimbangkan antara kepatuhan dan inklusi.”
Bagi petani kecil, segregasi menjadi jauh lebih rumit karena banyak yang mengelola beberapa lahan—sebagian sudah patuh, sebagian tidak.
Tanpa praktik segregasi yang andal, risiko pencampuran hasil panen sangat tinggi dan dapat menyebabkan seluruh hasil tidak diterima pasar Uni Eropa.
Rahman Sarwono, seorang petani karet di Kutai Barat, Kalimantan Timur, berbagi pengalamannya: “Kami mengelola lebih dari satu kebun, dan sebagian sudah dipetakan oleh Koltiva. Pemetaan ini membantu kami memahami batas kebun. Jika kami dilatih memisahkan panen dari kebun yang sudah dan belum dipetakan—yang patuh dan tidak patuh—itu sangat membantu kami dan komunitas dalam memenuhi regulasi.”
Rahman menambahkan, “Sebagai petani, kami berkomitmen untuk patuh. Tapi kami juga butuh dukungan, pelatihan, dan edukasi agar bisa melaksanakan regulasi ini dengan benar. Kalau sampai salah sedikit saja, kami bisa kehilangan akses pasar sepenuhnya.”
Strategi Koltiva untuk Kepatuhan EUDR yang Inklusif
Andre menjelaskan bahwa mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan sistematis dan bertahap:
- Verifikasi Kepatuhan dan Dokumentasi: Memastikan semua pelaku rantai pasok memiliki pemetaan lahan legal, verifikasi bebas deforestasi, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan antikorupsi. Pemisahan fisik dan dokumentasi harus dijaga dari asal hingga ekspor.
- Sistem Ketertelusuran: Menerapkan sistem untuk memverifikasi sumber bebas deforestasi menggunakan poligon lahan yang akurat dan aplikasi digital seperti KoltiTrace. Pengumpulan data berbasis agen di lapangan memperkuat kredibilitas dan transparansi.
- Infrastruktur Penanganan dan Penyimpanan Tersegregasi: Menggunakan gudang terpisah, unit transportasi khusus, dan sistem label yang konsisten untuk menjaga keaslian bahan patuh. Kontrol operasional yang jelas penting untuk memastikan pemisahan fisik.
- Pelatihan dan Pemantauan Lapangan: Menyediakan pelatihan bagi petani, pengepul, dan pemasok untuk memastikan praktik segregasi dipahami dan diterapkan. Pemantauan rutin diperlukan untuk menilai kepatuhan dan menutup celah implementasi.
Indryani Bali, Project Leader sektor karet di Koltiva, menegaskan, “Segregasi untuk kepatuhan EUDR tidak boleh mengorbankan inklusi petani kecil. Karena itu, Koltiva berfokus pada penguatan kapasitas lokal—dari pelatihan petani dan pengepul hingga menyediakan data ketertelusuran secara real-time. Kami membangun sistem yang dapat dilacak dan tetap inklusif.”
Menjelang pemberlakuan EUDR, perusahaan harus menjadikan segregasi dan sistem ketertelusuran sebagai prioritas utama. Kegagalan dalam hal ini tak hanya berisiko menyebabkan ketidakpatuhan, tetapi juga kehilangan akses pasar dan reputasi.
Bagi petani kecil seperti Rahman, dukungan dari perusahaan dan pemerintah sangatlah penting. “Kami ingin menjaga hutan dan patuh pada standar EUDR,” ujar Rahman.
“Tapi tanpa arahan yang jelas, kesalahan kecil pun bisa membuat kami kehilangan segalanya. Dengan dukungan yang tepat, kami siap berkontribusi—karena masa depan kami, dan lingkungan, bergantung padanya,” pungkasnya
SF-Admin
