markettrack.id – Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pelaporan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah demi memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Aplikasi AKSARA dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam mengawal transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui Lokakarya Nasional Tahun 2026 yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi.
Kegiatan ini juga menjadi implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Selanjutnya, optimalisasi aplikasi AKSARA dinilai mampu menjadi jawaban atas tantangan validitas data aksi mitigasi di berbagai daerah.
Melalui platform yang terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala serta akuntabel.
Di samping itu, integrasi ini mencakup tata kelola keuangan daerah melalui fitur penandaan anggaran iklim yang terkoneksi dengan platform CONNECT.
Kolaborasi lintas sektor tersebut berhasil terwujud berkat dukungan dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Kemudian, kemitraan strategis ini berfokus pada penguatan kapasitas teknis aparatur daerah agar mampu menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata di lapangan.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ, Karin Allgoewer, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas kelembagaan tersebut.
Menurut Karin Allgoewer, aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif menjadi basis data yang valid. Langkah penguatan kapasitas daerah ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, aplikasi AKSARA dikembangkan untuk mempercepat transisi energi hijau dan pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Dukungan dari Pemerintah Jerman ini turut membantu memperkuat penyusunan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca yang akurat.
Dengan fondasi tersebut, platform ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim.
Sistem pelaporan ini nantinya akan berjalan secara lebih transparan serta akuntabel sesuai dengan komitmen Paris Agreement.
Sebagai informasi, kualitas data pelaporan dari daerah menjadi penentu kunci atas efektivitas kebijakan fiskal dan investasi hijau di masa mendatang.
Melalui platform AKSARA dan modul CONNECT, pemerintah akan membangun fondasi data pembiayaan serta penurunan emisi yang transparan.
Akhir kata, para peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dibekali simulasi penginputan data emisi serta uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.
Langkah nyata ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
SF-Admin
