markettrack.id – Perekonomian global saat ini sedang mengalami ketidakpastian. Salah satu pemicu utama adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang menciptakan tekanan nyata pada likuiditas industri perbankan di Indonesia.
Penurunan harga komoditas juga memperburuk situasi ini, karena memengaruhi pasokan dolar AS yang masuk ke sistem keuangan nasional.
Kondisi ini berdampak pada Dana Pihak Ketiga (DPK) di sektor perbankan, yang merupakan salah satu pilar pendanaan utama bagi bank-bank domestik.
Tantangan ini muncul di tengah ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap ekspor komoditas seperti nikel dan batu bara.
Edwin Kadir, Head of Corporate Banking UOB Indonesia, dalam acara UOB Media Editor Circle Navigation Regulation Shift and Marketing Uncertainties in Indonesia and ASEAN di Jakarta, Selasa (22/7/2025), menjelaskan, “DPK mengalami sedikit tantangan dari sisi likuiditas. Karena Indonesia sangat bergantung pada komoditas, maka saat harga turun, pemasukan dolar AS di perbankan ikut menurun.”
Masalah lain muncul dari rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang semakin ketat.
Dalam beberapa periode, LDR bank BUKU IV (Bank Umum Kelompok Usaha IV) dan perbankan BUMN bahkan sempat menyentuh angka 100 persen.
LDR yang tinggi menandakan likuiditas perbankan yang menipis, terutama ketika aliran devisa dari ekspor mengalami pelemahan. Situasi ini dapat menghambat kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit baru ke sektor riil.
Pihak perbankan berharap pemerintah dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah.
Diversifikasi struktur ekonomi dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang sangat fluktuatif. Edwin Kadir menambahkan, “Untuk itu, kita perlu membangkitkan dan mendorong industri bernilai tambah.”
Transformasi ini diharapkan mampu membuka pasar baru dan memperluas basis ekonomi domestik secara lebih stabil. Perbankan menilai dukungan terhadap sektor hilirisasi menjadi bagian penting dari strategi ketahanan finansial jangka panjang.
UOB Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan eksternal. Bank juga menekankan pentingnya pengelolaan arus kas yang disiplin oleh nasabah dan pelaku usaha.
“Jadi, dari sisi perbankan, kami selalu mendukung kebijakan yang disampaikan pemerintah. Kami memastikan debitur dan klien menggunakan sumber daya secara hati-hati dan membantu rantai pasok,” jelas Edwin.
Selain sektor perbankan, pelaku usaha juga mengingatkan pentingnya peran diplomasi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
Kebijakan luar negeri yang proaktif diperlukan untuk membuka akses pasar baru dan memperkuat posisi ekspor nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menilai Indonesia harus memperbaiki neraca perdagangan agar tekanan terhadap keuangan nasional tidak semakin membesar.
Salah satu upayanya adalah dengan mengurangi ketergantungan pada barang impor. “Mencari pasar baru itu pasti. Kita harus kurangi impor dan memaksimalkan potensi perkebunan serta pertambangan untuk ekspor,” tutur Aviliani.
Ketidakpastian global yang terus berlanjut menjadi ujian bagi daya tahan sistem keuangan domestik. Perbankan, pelaku industri, dan pembuat kebijakan perlu memperkuat koordinasi untuk menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks.
SF-Admin
